COVER BIOGRAFI DK

Intan Perrmata, Kini Bagi Sulut Tercinta

DULU Djouhari Kansil betul-betul orang di luar kalangan. Memikirkan saja untuk berkantor di “Gedung Putih”, sama sekali tidak pernah. Bermottokan Kerja, Kerja dan Kerja, telah membuatnya menghabiskan masa pengabdian pada tugas yang dihadapinya setiap hari. Selain itu, keberadaan Djouhari Kansil yang lahir dari etnis, yang selama ini tergolong “tidak berani bermimpi” untuk menduduki satu jabatan tertinggi di daerah, menjadi alasan kuat baginya untuk tidak mau berandai-andai; berambisi. Kalaupun ada jabatan penting di birokrasi (kepala dinas/badan), khususnya di Kantor Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, itu sudah merupakan penghargaan yang luar biasa baginya.

Djouhari muda menyadari kondisi demikian, sehingga ketika lulus dari IKIP Manado (kini UNIMA), selain memberikan diri dalam pelayanan, Ia pun membidik Pengawai Negeri Sipil. “Yang penting, kita bisa menjadi yang terbaik bagi keluarga juga masyarakat di sekitar kita. Kalaupun kita bisa menjadi seperti sekarang ini (Wakil Gubenur, red), itu hanya oleh Anugerah TUHAN,” kata Kansil beralasan soal kekurang-beraniannya juga warga seetnisnya “bermimpi” tentang sebuah kedudukan atau jabatan yang lebih baik dari apa yang selama ini telah mereka peroleh.[....]

Memang, harus diakui bahwa menduduki jabatan tinggi di lingkungan birokrat di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, bagi etnis Nusa Utara baru muncul ketika daerah ini dipimpin seorang birokrat segudang prestasi, DR Sinyo Harry Sarundajang. Diera kepemimpinannyalah, sejak tahun 2005 –masa jabatan pertama– telah tercatat dalam lembaran negara beberapa putera terbaik Nusa Utara silih beganti menduduki jabatan eselon II, jabatan cukup terhormat bagi seorang birokrat di daerah setelah jabatan eselon 1 (satu) yang memang hanya diperuntukkan bagi satu PNS di daerah; jabatan Sekretaris Propinsi. Bahkan kini, diakhir periode kepemimpinannya –setelah 50 tahun krisis; pasca ditinggal Arnold Baramuli 1960—SHS lebih lagi. Ia meminang putera Nusa Utara untuk mendampinginya di pentas Pimilukada Sulut 2010 sebagai wakilnya. Dan sekali mendayung, mereka (SHS-DK) menang. Seandainya orang nomor satunya bukan SHS, mungkin “kehormatan” bagi putera terbaik dari Nusa Utara ini belum akan terjadi. Menarik untuk dicatat bahwa setelah Arnold Baramuli yang menjadi Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah pada periode tahun 1960-1962, tidak ada lagi putera Nusa Utara yang sampai pada posisi seperti itu atau minimal sebagai wakil orang nomor satu di daerah yang sama kita cintai.

Saat ini, 50 tahun kemudian (1960-2010), lagi-lagi seorang putera terbaik Nusa Utara meraih kehormatan itu. Ini menjadi perjalanan panjang yang harusnya dicacat dengan tinta emas di Negeri Pantai, Negreri Kepulauan Nusa Utara. Menjadi pelajaran, bahwa sejarah masalah lalu tampaknya tidak harus menjadi beban yang menghambat kita untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Tuhan telah menciptakan semua manusia  sama di hadapannya. Manusia adalah mahluk termulia diantara semua ciptaanNYA di bawah kolong langit ini.

***

MASA kecil Djouhari, boleh dibilang tidak seindah seperti yang kita rasakan kini. Lahir di dusun kecil di daerah kepulauan, di Sangihe Talaud, membuatnya menghabiskan masa kecil seperti kebanyakan anak di daerah kepulauan, yang serba kekurangan. Hingga menyelesaikan Sekolah Pendidikan Guru di Siau –kini Kabupaten Sitaro– hidup serba kekurangan sangat melekat dalam perjalanan hidupnya. Bahkan, hidup dalam serba kekurangan ini pun berlanjut ketika Ia melanjutkan pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado. “Semangat dan keyakinan bahwa Tuhan berkenan bagi setiap orang yang mengandalkanNYA, telah mengalahkan semua kesusahan itu hingga saya bisa seperti sekarang ini,” sebut Kansil saat peluncuran Biografinya; Sang Intan Permata (Persembahan Buat Mama) usai peringatan satu tahun kepemimpinan Sinyo H. Sarundajang dan Djouhari Kansil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, di Gubernuran Bumi Beringin Manado.

Kenangan yang begitu indah yang menjadi rerkam jejak putera Nusa Utara ini, telah menjadi jejak menarik untuk disimak guna dijadikan sebagai pelajaran. Kisah-kisah pribadi seorang Djouhari  inipun yang telah memikat penulis untuk merekamnya dalam sebuah buku untuk dipublikasikan. Awalnya, penulis hanya berencana untuk menulis karya berseri (tulisan bersambung) di media. Namun, setelah berkonsultasi dengan yang bersangkutan disepakatilah untuk dibuatkan sebuah buku Biografi dengan judul: Sang Intan Permata (Persembahan Buat Mama).

Singkatnya, buku Biografi Djouhari Kansil ini memuat berbagai cerita menarik yang dilakoninya, dalam upayanya mewujudkan cita-cita dan tanggungjawabnya kepada daerah dan tanah tercintanya. Bahwa selama ini, daerahnya (Nusa Utara) hanya menjadi titik balik politik yang lebih dimanfaatkan sebagai objek kepentingan dari para pencandu politik. Kini Nusa Utara boleh berbangga dengan hadirnya Djouhari Kansil, yang oleh warga Sulawesi Utara dipercaya menjadi salah satu penentu kebijakan pembangunan di daerah berjuluk Nyiur Melambai ini.

Agar lebih memudahkan pembaca memahami sisi positif Biografi Djouhari Kansil, penulis sengaja menulis dengan gaya penulisan popular dalam bahasa yang muda dimengerti. Berikut conclusion isi Biografi Djouhari Kansil: Sang Intan Permata (Persembahan Buat Mama) mulai dari Bab I hingga Bab IX. Buku ini dilengkapi dengan beberapa informasi tentang Djouhari plus pemuatan foto-foto berkesan selang perjalanannya menuju Gubernuran Bumi Beringin Manado.

BAB I, mengurai bagaimana perjalanan hidup seorang Djouhari yang menjalani hidup di dusun kecil yang serba kekurangan. Bahkan untuk mengenyam pendidikan dilakukannya dengan penuh perjuangan. Orang tua yang hanyalah pensiunan PNS di kantor kecamatan kemudian ditujuk sebagai Kepala Desa, membuat Djouhari harus bekerja keras untuk bisa ikut membantu perekonomian keluarga. Pasalnya, sejak ditinggal ayahanda tercinta, Djouihari yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6, belum cukup baginya untuk bisa mandiri. Namun, berkat perjuangan yang gigih, dari berbagai kekurangan Djouhari bisa membalikkannya dan menjadikannya survive. Djouhari bisa meraih gelar sarjana pendidikan di IKIP Manado, sebagaimana keinginan orang tua/keluarga juga masyarakat Nusa Utara umumnya.

BAB II, kedekatan Djouhari dengan Tuhan dibuktikannya dalam kehidupan melayani yang dijalaninya sejak usia muda. Kehidupan pelayanan yang tulus diurai Djouhari dengan menjalankan tugas-tugas pelayanan mulai dari guru sekolah minggu, pembina remaja, coordinator pemuda, sampai dipercayakan menjadi pelayan di jemaat juga wilayah gereja yang lebih besar. Untuk tugas-tugas ini, Djouhari mengaku tidak pernah lelah karena pekerjaan ini adalah wujud terima kasih kita terhadap Tuhan yang setiap saat menjaga dan menganugerahi kita hidup tanpa pamrih.

BAB III, tak ubahnya dengan kebanyakan anak muda, Djouhari juga mengalami bagaimana rasanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, di balik semua ini Ia meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang terjadi karena kebetulan. “Sejujurnya boleh dibilang kebetulan. Namun dengan seringnya kami dipertemukan dan bahkan dijadikan satu dalam nikah yang kudus, sayapun menemukan jawaban bahwa Tuhan-lah yang mempertemukan kami. Pertemuan kami bukan karena kebetulan. Meski secara manusia kita tidak pernah mengaturnya.”

BAB IV, pada masa ini boleh dibilan menjadi titik awal perjalanan hidup seorang Djouhari. Mungkin perjalan hidupnya akan menjadi lain apabila Ia mengikuti kemauannya untuk menjadi PNS sebelum menyelesaikan strata satunya. Tapi, dengan Ia menuruti keinginan ibundanya tercinta untuk menyelesaikan dulu S-1 baru kemudian mencari pekerjaan, maka semuanya menjadi seperti sekarang ini. Dengan prestasi yang besar ketika mengajar di SPG Do Bosco (tidak menunggu lama untuk bisa diberi tanggung jawab sebagai Wakil Kepala Sekolah), telah menjadi modal awal baginya untuk ditarik menjadi pembantu pimpinan di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Dinas Pendidikan Nasional).

BAB V, merupakan keberuntungan bagi Djouhari. Pasalnya, karirnya di kantor yang mengurusi masalah pendidikian di Sulawesi Utara ini terus saja melejit. Meski sering dianggap terlalu muda, namun dengan dedikasi yang tinggi, disiplin, dan kemauan serta kerja keras, membuat pilihan pimpinan selalu jatuh kepadanya. Awalnya, tidak sedikit tantangan yang harus dilalui sebelum akhirnya teman-teman di kantor (Kanwil Depdikbud) bisa menerima Djouhari sebagai staf di situ. Ketika itu, jangankan tempat kerja representatif; fasilitas seperti yang biasanya diberikan pada staf saat bekerja, kursi saja tidak disiapkan dan memang tidak diberikan. Namun, prestasi telah menjawab itu semua sehingga Djouhari bisa membuktikan bahwa kepantasan dan kepatutan ada padanya. Djouhari mengakhiri perjalanan karir di Dinas Diknas, sebelum akhirnya dikembalikan untuk memegang jabatan nomor satu di kantor tersebut setelah tour of duty ke Badan Diklat Propinsi adalah Wakil Kepala Dinas.

BAB VI, pada masa ini, meski sebelumnya Ia di”tertawakan” karena dipromosikan pada jabatan yang “kering”, Djouhari mampu bangkit dan membalikkan keterpurukan menjadi suatu kemenangan. “… so ta taru di tampah kering dia skarang”…. (di posisi jabatan yang tidak punya apa-apa… red). “Ini tantangan pertama yang harus ia buktikan bahwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengenal istilah tempat kering dan tempat basah. Kemudian apa yang dilakukan Djouhari untuk memupus istilah “kering dan basah” itu. “Saya melakukan berbagai terobosan. Hasilnya, sejumlah departemen/kementrian (berbagai dinas dan badan) akhirnya mau melakukan diklat dan pelatihan di kantor Badan Diklat Propinsi Sulawesi Utara. Dengan begitu, tempat yang dulu dipandang sebelah mata, serta-merta masuk kategori kantor yang diperhitungkan.

BAB VII, pada bagian ini menjadi menarik untuk disimak. Pasalnya, perjalan karir menuju puncak diukir ditempat ini. Mungkin bila Djouhari tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional, lirikan SHS bisa jatuh ke tangan orang lain. “Perjalanan karir saya yang kemudian dipercayakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara  adalah buah dari perjalanan panjang menggeluti hidup. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kesederhanaan. Kedua orang tua saya memberikan contoh betapa hidup yang terbaik adalah hidup yang selalu memberi manfaat kehidupan bagi sesama. Siapapun mereka. Tak kenal suku atau agama apapun. Hidup berarti mengabdi untuk kehidupan bersama.”

BAB VIII, sesuatu yang pahit tentu tidak lantas cepat-cepat dimuntahkan. Begitupun yang manis, tidaklah baik untuk cepat-cepat ditelan. Bagi Djouhari, member teladan yang baik sebagai seorang suami, ayah juga kepala keluarga adalah modal utama dalam kita meraih apa yang kita inginkan, termasuk dalam karir. Simak pengakuan istri tercinta, Mike Tatengkeng tentang bagaimana Djouhari mendayung bahtera rumah tangganya. “Seperti Bapak yang tidak pernah berubah sejak sebagai seorang Guru hinga Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, bahkan kini Wakil Gubernur, Ia selalu sederhana dan tampil apa adanya. Begitupun semua isi rumah ini. Bapak selalu mengajarkan seperti itu. Apalagi selama kurang lebih 25 tahun Bapak menjalani tugas di jemaat sebagai pelayan Tuhan. Pokoknya, Bapak selalu mengingatkan kita agar mampu menciptakan kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu dipenuhi dengan cinta kasih dalam rumahrangga. Satu hal yang harus kita hindari, jangan selalu memaksakan kehendak untuk hal-hal yang tidak perlu.

BAB IX, gugusan tulisan ini lebih banyak sebagai rekam jejak perjalanan Djouhari menyusuri jalan berliku menuju Guberbnuran Bumi Beringin. Tulisan rekam jejak ini, sebenarnya merupakan saduran dari berita-berita yang telah diekspose sejumlah media cetak nasional, terbitan Sulawesi Utara. Perjalanannya dimulai dari saat dipinangnya Djouhari Kansil oleh Calon Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Saerundajang (ketika itu) sampai pada pelepasan secara adat Nusa Utara hingga hari-hari bersejarah selama perjalanan tim dari pulau ke pulau.

Ilustrasi

Majalah Forbes melansir 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia. Raksasa finansial Amerika Serikat (AS), JP Morgan Chase & Co kembali menempati posisi pertama untuk dua tahun berturut-turut.

Dalam 10 besar perusahaan publik terbesar versi majalah Forbes itu. masih didominasi oleh perwakilan AS. Selain JPMorgan, raksasa finansial AS yang masuk dalam 10 besar adalah Citigroup.

Daftar 2.000 perusahaan terbesar dunia tersebut dibuat dengan melakukan kompilasi Data Interaktif, database Thomson Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems, Bloomberg, Forbes.

Berikut daftar 10 besar perusahaan terbesar dunia versi majalah Forbes seperti dikutip detikFinance, Jumat (29/4/2011).

Dalam daftar 2.000 perusahaan terbesar itu juga terdapat nama-nama perusahaan dari Indonesia. Berikut nama-nama perusahaan besar Indonesia yang ada dalam daftar tersebut. (sumber: detik finance/Jumat, 29/04/2011 12:07 WIB)

SHS BERHASIL

Wakil Presiden Boediono mengingatkan para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurut Boediono, pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk good government.

Sorotan Wapres terhadap pengelolaan keuangan dinyatakannya dalam peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah yang digelar di Plaza Balaikota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4/2011). Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemerintah Kota Bogor, peringatan HUT Otda juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sejumlah gubernur, dan para wali kota/bupati yang masuk nominasi sebagai kepala daerah dengan kinerja terbaik.

“Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apa pun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat,” ujar Boediono.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengharapkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar laporan keuangan setiap pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga berharap agar BPK bisa memberikan asistensi ataupun saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Boediono juga memberikan selamat kepada para kepala pemerintahan yang berhasil menyabet kriteria sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik se-Indonesia. “Ini adalah suatu pengakuan kinerja Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia mengaku sangat senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif. “Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu,” katanya.

Ke depan, Boediono merasa optimistis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di sejumlah daerah, Boediono mengharapkan kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemdagri memberikan penghargaan kepada 23 pemerintah daerah se-Indonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik.

Penetapan peringkat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Nomor 120-276 Tahun 2011. Gamawan menetapkan, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang berprestasi paling tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2009.

Selain itu, Gamawan juga menetapkan 10 besar penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional. Dengan skor 2,7913, Kota Bogor berada di peringkat ke-10 dari 86 kota dengan 107 indikator penilaian.

Penetapan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan dalam kesempatan peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bogor, Senin.

Berikut ini adalah 10 peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional.

1. Kabupaten Jombang 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Sragen 4. Kabupaten Pacitan 5. Kabupaten Boalemo 6. Kabupaten Enrekang 7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Luwu Utara 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Kulon Progo

Dalam SK yang sama juga ditetapkan peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional

1. Kota Surakarta 2. Kota Semarang 3. Kota Banjar 4. Kota Yogyakarta 5. Kota Cimahi 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Probolinggo 8. Kota Mojokerto 9. Kota Sukabumi 10. Kota Bogor. (smbr: Kompas.Com)

Fabian Kaloh, Kadis Kominfo Bitung

ARF DiREx telah berlangsung sukses. Tindak lanjut dari even internasional itu, akan berlangsunmg program regional Latihan Bersama Penanggulangan Pencemaran diLaut (Marine Polution Exercise-MarPoleX) 2011 antara Indonesia, Philipina, dan Jepang yang akan berlangsung di Manila bay Philipina pada 4-6 Mei 2011.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung, Fabian Kaloh bahwa sebagai rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Administrator Pelabuhan Bitung mendahuluinya degan melaksanakan Workshop bertajuk “Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak”.  Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari (21 – 22 maret 2011) di Hotel Nalendra Bitung.

Menurut Kaloh, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub saat membuka workshop mengharapkan agar para peserta mendapatkan pengetahuan, wawasan dalam perhitungan dan penyusunan dokumen tuntutan ganti rugi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Dalam sambutan yang dibacakan ADPEL Bitung, Asmari, SH, MM, Dirjen menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop ini mengacu pada UU 17 thn 2008 tentang Pelayaran, PP 21 tahun 2008 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Perpres no 109 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di laut.

Workshop ini menghadirkan narasumber, diantaranya Direktur KPLP Kemenhub, Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Dirjen KPLP, BPMIGAS, Port Management & Regulation-Marine Shipping Pertamina, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Kementrian Lingkungan Hidup. Sedangkan para peserta yang dihadiri, masing-masing dari Pemkot Bitung, Kadis Kominfo, Kapala Bapedalda, Kadis Perhubungan, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis ESDA, Ketua PMI Bitung, TNI-Polri, Pelindo, KPLP, Disnav, Imigrasi, Bakorkamla, SAR, Pertamina, dan stakeholder kepelabuhanan yg terkait. (Wilson Lumi)

Oleh: Veldy Umbas

VELDY UMBAS

Sebagai sebuah sistem sosial, maka mapalus juga merupakan sebuah ide atau gagasan yang bisa menjadi inspirasi bagi setiap tou dalam melakukan pranata sosial atau suprastruktur dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Marvin Harris, paham materialisme kebendaan budaya berasumsi bahwa semua masyarakat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan organisasi utama: infrastruktur, struktur, dan superstruktur. Infrastruktur terdiri dari (menyangkut) produksi jasa dan barang-barang, seperti halnya pemeliharaan dan reproduksi. Struktur meliputi lingkungan sosial (society)  hubungan politis dan domestik. Suprastruktur terdiri dari pemikiran, gagasan, nilai-nilai, kepercayaan, seni, dan agama.

Materialis budaya berasumsi bahwa, secara umum, inovasi atau perubahan penting di (dalam) suatu kultur yang asli (original) dimulai dari infrastruktur itu sendiri. Perubahan ini kemudian adalah yang dicerminkan di (dalam) struktur dan akhirnya di (dalam) bagaian suprastruktur. Harris berargumentasi bahwa bahkan kebanyakan aspek yang abstrak pun  yang menyangkut suprastruktur harus dipahami dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan dasar  dari kerja infrastruktur itu sendiri. (Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture (1979))

Bagi kami, Harris memberi jejak untuk menelusuri cara kerja mapalus yang memang memasuki tiga tahapan tersebut, yakni sebagai infrastruktur, struktur dan suprastruktur.

Mapalus merupakan nilai kerja yang merupakan suprastruktur sosial dan budaya yang ada dan hidup dalam sistem budaya orang Minahasa. Sistem kerja mapalus kemudian menjadi struktur yang membentuk sebuah hubungan sosial antar sesama tou Minahasa. Pada akhirnya mapalus menciptakan sebuah infrastruktur seperti hasil produksi kerja mapalus tani yang menghasilkan produksi pertanian dan seterusnya.

Seperti yang sudah di bahas sebelumnya, Kata mapalus sendiri memiliki beberapa pengertian namun tetap mengacu pada satu kegiatan yakni suatu aktivitas yang intinya berlaku saling tolong-menolong. Meskipun aktivitasnya sangat beragam namun makna mapalus tetap sama dan dimengerti secara bersama-sama di setiap sub etnis Minahasa.

Sehingga, dari berbagai literatur serta informasi lisan yang dihimpun penulis, dapat kami berkesimpulan bahwa mapalus adalah;

“sebuah sistem sosial yang menghimpum dan melibatkan masyarakat untuk saling menolong secara aktif dalam mencapai tujuan bersama di berbagai bidang.”

Dari ciri, struktur dan sifatnya, mapalus pada akhirnya dapat kita katakan sebagai sebuah sistem nilai yang menyatu dalam keterikatan (interelation) masing-masing nilai, yakni antara resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih. Semua variabel itu menyatu dalam  sebuah konsensus besar tou Minahasa yakni Mapalus.

Karena itu, prinsip Si Tou Timou Tumou Tou atau yang populer disebut ST4, yang dipegang dan diyakini sebagai gagasan kultural Bangsa Minahasa adalah manifestasi nilai-nilai etos mapalus yang diangkat dalam sebuah wejangan yang bukan saja kalimat biasa, tetapi menjadi satu semboyan yang memang melekat dalam diri masyarakatnya. Seperti juga telah dijabarkan oleh Alm A.J. Sondakh juga mengutip Bert “tua” Supit, bahwa, ST4 juga mengandung unsur-unsur kharakter asli tou Minahasa diantaranya, ngaasan yang berarti cerdas atau yang bijak, niatean atau yang telah ditekadkan menjadi sesuatu yang pantang urung, sama’ atau baik adalah sesuatu yang menjadi harapan agar kehidupan menjadi lebih baik. Dengan semua nilai ini, ST4 memberikan pesan agar sesama manusia berkewajiban untuk menjadikan manusia lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga kehidupan yang saling memperbaiki menuju pada sebuah masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Dalam implementasinya, penulis mendapati mapalus adalah alat kerja ST4 di tingkatan praksis sebagai sebuah tools mencapai cita-citaperjuangan seperti yang diimpikan oleh setou Sam Ratulangie.

Di sinilah relasi sosial itu menjadi sangat menarik untuk dilihat. Pertama, manusia sebagai subjek aktivitas mapalus, si tou timou tumou tou adalah pandangan hidup kultural, sementara mapalus adalah relasi kerja antara manusia satu dan lainya dalam sebuah himpunan besar bangsa Minahasa. Pada model hubungan seperti inilah mapalus menjadi sangat subur berkembang karena ibarat wadah, mapalus disuplai  oleh sistem sosial yang sangat kondusif bagi berkembangnya  mapalus.  

Dengan demikian, mapalus adalah sebuah sistem sosial yang sangat kompetibel dengan berbagai aktivitas baik, ekonomi, sosial, bahkan pembangunan bangsa, apabila menempatkan mapalus sebagai semangat dan dasar aktivitas senantiasa aktivitas tersebut berhasil.  Seperti sebuah tubuh, mapalus adalah sistem kerja dari fungsi-fungsi biologis yang harmonis antar organ tubuh mulai dari otak, mata, mulut, tangan, kaki, dsb.. Menurut Dilliston, sepertinya halnya tubuh manusia yang berusaha untuk menciptakan tatanan dan pengendalian dalam hal yang berhubungan dengan tubuhnya sendiri, demikian juga ia mengupayakan kategori stabilitas untuk kehidupan sosialnya. Sesungguhnya ia tidak dapat tumbuh berkembang mencapai kematangan badani dan budaya kalau tidak di dalam sistem simbolis yang koheren. (F.W. Dillistone, The Power of Symbols, Pusataka Filsafat, Jakarta, 2002). Mapalus dengan nilai-nilainya telah menjadi sistem simbol yang merekat erat dengan manusia Minahasa yang selanjutnya menjadi penanda (coding) sebuah identitas budaya Minahasa.

Dengan kata lain, mapalus adalah simbol dari kehadiran (existence) komunitas Minahasa yang dalam implementasi sosialnya merasuki bidang-bidang sebagai sebuah relasi kerja, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Memang tou Minahasa lebih dulu akrab dengan sistem kerja di bidang pertanian. Mapalus memiliki fungsi aktif untuk menghimpun dan melibatkan peran masyarakat untuk saling menolong secara aktif dalam bidang pertanian seperti menanam, merawat, memanen dan bahkan memasarkan hasil pertanian.

Kalau kita tanyakan, kapan sebuah mapalus itu terbentuk? Itu terjadi ketika relasi kerja antar sesama manusia itu terjadi. Relasi kerja yang kami maksudkan di sini adalah hubungan aktif antar sesama manusia dalam sebuah komunitas sosial, saat situasi itu memaksa atau dengan sendirinya terjadi, seperti kedukaan, nae rumah baru (sumolo), panen padi, dsb. Memang ada yang direncanakan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat, ada yang terjadi spontanitas, tanpa dibicarakan secara detail, sifat mapalus langsung termanifestasi dalam tindakan, seperti mapalus duka atau sesetou tertimpa kemalangan.

Barangkali itulah yang membedakan mapalus dan gotong royong. Walaupun gotong royong dalam prinsipnya juga adalah mapalus, tanpa bermaksud membeda-bedakan arti dan makna yang masing-masing memiliki objektivitasnya, maka gotong royong seperti yang penulis kutip di kala jaman revolusi kemerdekaan Indonesia, ketika itu Bung Karno mengusulkan untuk bangsa Indonesia mengambil pandangan hidup Gotong Royong apabila Pancasila masih tidak dapat diterima. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan; Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!

Sehingga gotong-royong sebagai salah satu kekayaan kultural bangsa tentu kita hormati bahkan kita banggakan. Di sinilah menurut penulis gotong-royong juga adalah bagian penting dari Mapalus. Artinya, salah satu komponen atau variabel utama pembentuk mapalus adalah gotong royong, yakni melihat satu aktivitas sebagai kerja bersama, melebihi asas kekeluargaan. Dalam tabel berikut digambarkan bagaimana evolusi nilai-nilai mapalus itu bergerak.

Kekeluargaan==> Gotong Royong ==> Mapalus ==> Koletivisme

Di beberapa daerah lain, pengertian ini dibahasakan dengan kata, tanggung renteng. Di mana, tanggung renteng juga tidak jauh berbeda dengan gotong-royong, mapalus, dan beberapa terminologi lain di masing-masing daerah, jelas-jelas bertujuan sama untuk kesejahteraan bersama yang dilakukan secara kolektif dengan nilai-nilai dasar yang sama pula yakni kearifan lokal yang melekat di setiap budya sub etnis di seluruh wilayah nusantara.

Pergerakan nilai-nilai luhur yang membentuk sebuah sistem kerja antar sesama manusia adalah wadah bagi terbentuknya sebuah sistem mapalus. Untuk melihat bagaimana mapalus itu secara ringkas, kami coba sarikan dalam bentuk rumus sederhana. Di sini nilai-nilai universal seperti, disiplin, kerja keras, responsibel, resiprokal, dll adalah variabel konstant atau (V). Sementara adat istiadat dan perilaku (C) dan kecerdasan (B) itu merupakan variabel yang bergerak mengikuti pergerakan jaman (T). Sehingga rumusan Mapalus adalah menjadi :

M=( V (CxB)/T)

V=(disipline+kerja keras+responsibel+resiprokal+partisipatif+keadilan sosial+kesetaraan+ dll. )

Dari gambaran ini nampak jelas bahwa kualitas mapalus tidaklah tunggal tetapi banyak faktor yang ikut mempengaruhi, seperti nilai-nilai atau azas mapalus yang ikut bersama dengan adat kebiasaan yang ikut dipengaruhi oleh kecerdasan dan satu periode waktu. Ini menunjukkan bahwa mapalus adalah pergerakan dinamis, meskipun telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun, karena ia terus berdialektika dan menemukan tesis baru sesuai dengan pergerakan (B) atau kecerdasan dan waktu (T).

Hal ini dapat dilihat mapalus modern bahkan telah ada sistem mapalus arisan dana berjangka yang dijalankan di internet. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan mapalus seperti ini bisa saja makin mengurangi salah satu variabel atau asas Mapalus seperti kolektivisme atau kebersamaan.

Di masa lampau, kehidupan sosial masyarakat Minahasa hampir didominasi oleh aktivitas bertani, di mana pra kolonial pola pertanian belum dikomersilkan atau masih sebatas pada menyediakan kebutuhan sehari-hari sambil melakukan barter untuk mendapatkan barang yang tidak dimiliki oleh sesetou tetapi tou lain punya.

Dalam kondisi seperti ini kolektivitas merupakan sebuah hal yang dimiliki oleh masyarakat pra kolonial. Situasi ini dapat kita katakan bahwa mapalus relatif bertujuan semata-mata untuk kepentingan bersama atau pada rana keilimuan mapalus seperti itu bersifat sosial. Dalam perkembangan mapalus juga bergerak dengan sifat-sifat yang bertujuan secara ekonomi. Artinya, kegiatan mapalus yang diupayakan untuk mencapai kepentingan yang hakekatnya untuk kepentingan meraih keuntungan secara ekonomis.

Sehingga Mapalus merupakan kerangka dasar sebagai sebuah gagasan (ide) atau bahkan ajaran (isme) yang memiliki sifat keadilan sosial untuk semua jenis usaha yang bertujuan membebaskan (deliberation) seseorang dalam situasi yang marjinal, secara bersama-sama mengangkat satu demi satu setiap tou ke level kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Dari kedua sifat dasar tersebut, mapalus dengan etos yang melekat dan menjadikannya sebuah modal sosial dapat kita turunkan beberapa nilai afirmatif yakni;

Pertama, nilai-nilai yang memerdekakan (to deliberate). Prinsip utama dari kegiatan mapalus agar anggota atau siapapun yang terlibat akan dibebaskan dari beban-beban mansiawi  yang kadang-kadang tidak dapat dipikul sendiri. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kebebasan  dari belenggu keterbatasan individu, karena itu mapalus lebih mengedepankan kolektivisme. Sehingga kemberdekaan adalah kerelaan memberikan diri untuk kepentingan bersama di mana individu didalamnya terbebas dari belenggu keterbatasannya.

Kedua, nilai-nilai yang mensejahterakan (to wellfare), adalah harapan dan cita-cita untuk dicapai demi kesejahteraan bersama. Tidak ada dalam kamus mapalus yang berharap agar terjadi  kemelaratan.

Ketiga, nilai-nilai yang memanusiakan (to humanity) di atas dari semua itu, mapalus memiliki cita-cita luhur agar masyarakat secara luar mampu menjadikan manusia sebagai makhluk yang patut di tempatkan secara bermartabat. Karena itulah gagasan Si Tou Timou Tumou Tou menjadi sumber inspirasi bagi pelaksanaan mapalus.

Tiga konsepsi tersebut telah menjadi padu padan dan dinamis sehingga mampu melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif dengan didukung oleh etika-etika kultur yang membentuk sebuah sistem bersama yang bernama Mapalus.

Etika kebudayaan adalah sebuah nilai normatif yang berlaku di masyarakat dan diterima sebagai azas kepatutan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Begitu pula dengan mapalus yang dalamnya memiliki nilai-nilai yang termanifestasi sebagai etika sosial yang menjadikan mapalus sebagai sebuah sistem yang utuh. Nilai-nilai etis atau etos ini saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat sehingga seolah-olah tidak ada lagi garis putus atau titik-titik pembedaan antara etos satu dengan yang lain. Dalam mapalus, etos-etos ini bersatu merangkaikan diri secara natural dan menjadi keseimbangan yang harmonis antar masing-masing etos bagaikan kumpulan nada yang berharmoni dalam sebuah pertunjukkan orkestra yang bernama mapalus. Meski begitu, penulis merasa perlu untuk mendekonstruksi dengan menderivasi nilai-nilai mapalus ini untuk kemudian dikonstruksikan sebuah bangunan sistem mapalus yang utuh dan genuine sehingga akan lebih efektif  dalam implementasi di era modern ini.

Meskipun, secara sadar kita semua bisa menemukan nilai serupa di wilayah-wilayah kearifan lokal di setiap komunitas kebudayaan, tetapi bangun mapalus dengan sistem nilai yang melekat yang hendak kami jabarkan dapat menjadi referensi dan motivasi positif dalam melakukan dekonstruksi budaya secara umum.

Sistem nilai itu, kami sebut sebagai sebagai Etos Mapalus atau Mapalus Ethict yang juga telah banyak digali oleh para peneliti Mapalus  seperti Ingkiriwang, Supit, Turang, Parengkuan, dll,  yang secara teoritis maupun praktis telah memberikan gambaran atas nilai-nilai etik/etos yang berlaku dalam mapalus. Dengan data-data tersebut, kami juga berupaya menelusuri dan mengidentifikasi nilai-nilai positif yang terkandung dalam sistem mapalus yang relevan dengan semangat mapalus modern yang dapat kita temui sehari-hari di sekitar kita dalam praktek bermasyarakat.

A. Etos Kerja Mapalus

Dalam praktek mapalus yang benar sejatinya menginternalisasikan nilai-nilai atau etos kerja yang tentunya dikembangkan secara dinamis dari etos mapalus yang pernah diajarkan oleh para tetua Minahasa tempo dulu. Dari sejumlah nilai yang menjadi karakteristik mapalus tersebut diantaranya dapat kami jabarkan sebagai berikut;

Etos Partisipatif

Etos atau nilai partisipatif yang terkandung dalam Mapalus merupakan variabel pokok yang sering paling dibanggakan ketika menyebut mapalus. Karena, setiap perserta atau anggota mapalus terpanggil secara sukarela memberi diri dan terlibat aktif tanpa paksaan atau beban. Malahan melibatkan diri dalam kegiatan mapalus adalah adalah keterpanggilan sejati bagi setiap warga masyarakat karena dengan begitu eksistensi sebagai anggota masyarakat dapat ditunjukkan.

Akan menjadi tidak baik apabila sesetou sudah tidak dilibatkan atau diajak untuk menjadi anggota kelompok mapalus karena mungkin dianggap dan dinilai tidak bisa menjadi sebuah kelompok atau komunitas yang bertujuan menyejahterakan seluruh anggotanya itu.

Karena itu etos partisipatif merupakan dasar bagi setiap anggota masyarakat untuk menjalankan Mapalus. Dalam pendekatan pola partisipatif di era sekarang ini mulai dikembangkan di berbagai bidang, seperti perencanaan partisipatif, pembangunan partispatif, penelitian partisipatif. Bahkan dalam beberapa program pemerintah seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berubah menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), serta P2SPP juga menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif.

Program-program lainnya dengan pendekatan partisipatif rata-rata terinspirasi oleh pendidikan partisipatif atau yang lebih dikenal dengan pendidikan tou dewasa (POD) atau disebut metode andragogik yang dikembangkan oleh Paulo Freire, setou Pemikir dan pendidik asal Brasil. Artinya pendekatan pembangunan harus benar-benar melibatkan rakyat sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan. Di sinilah spirit mapalus dengan etos partisipatif mengambil peran penting karena tanpa pelibatan diri dari masyarakat maka pembangunan berbasis partisipatif tidak akan berhasil.

Dengan pendekatan seperti itu, maka akan terbangun sebuah persepsi bahwa pembangunan itu direncanakan oleh rakyat, diusulkan, dilakukan dan dikontrol oleh masyarakat, dengan begitu maka partisipasi total rakyat dalam pembangunan akan terbangun. Sekali lagi ini hanya akan terwujud apabila nilai-nilai budaya masyarakat memiliki etos partisipatif.

Dalam perkebangannya partisipatif memiliki tipologi atau karakter yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif

Adalah tahap di mana masyarakat sekadar   melibatkan diri mendengarkan infomasi secara pasif tanpa pelibatan diri lebih jauh lagi.

2. Partisipasi informatif

Merupakan tahap di mana masyarakat ikut memberikan tanggapan lisan maupun tulisan tanpa terlibat jauh dalam pelaksanaannya.

3. Partisipasi insentif

Di tahap ini masyarakat terlibat lebih jauh memberikan diri, baik pikiran maupun tenaganya karena ada iming-iming imbalan atau upah, sifatnya lebih pada transaksional dan tanggungjawabnya pun berakhir ketika insentif berakhir.

5. Partisipasi fungsional

Adalah tahap di mana anggota masyarakat mengorganisir diri secara bersama untuk mencapai harapan-harapan yang tertuang dalam kesepakatan berama.

6. Partisipasi interaktif

Tipe ini adalah tahap di mana keterlibatan masyarakat telah mencapai pada partisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kemudian juga melakukan kontrol.

7. Partisipasi mandiri

Tahap atau tipe ini adalah tahap yang paripurna di mana masyarakat yang mengambil inisiatif secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain mengembangkan potensi mereka secara mandiri dan memegang kendali dalam proses partisipasi kepada pembangunan.

Etos Resiprokal

Resiprokal atau juga yang disebut dengan timbal balik. Menariknya etos timbal balik ini sifatnya konsensus bersama yang diterima dalam sebuah hukum yang tidak tertulis. Merupakan hubungan antara dua perilaku yang bekerja sama,  yaitu pertama, di mana subjek (tou yang diperlakukan) tindakan kerja mapalus. Kedua, tou yang memperlakukan tindakan mapalus.

Dari hubungan ini dapat diperoleh gambaran bahwa perlakukan sesetou terhadap tou lain untuk tujuan mapalus akan berdampak (piutang) bagi tou yang diperlakukan. Di sinilah timbul hubungan timbal balik. Dalam pengamatan penulis di masyarakat tidak jarang ditemui kalimat seperti ini, “kurang mo ba balas katu torang.” Artinya, tinggal membalas/melunasi apa yang telah diperbuat oleh tou lain terhadapnya dalam konteks mapalus.

Menurut Ingkiriwang, kata palus yang mengandung makna “tumpah” dari yang berisi ke yang kosong  atau dari yang ada mengisi yang kosong, menyiratkan bahwa tindakan tolong menolong bersifat proaktif dan timbal balik.

Dalam matematika, resiprokal adalah bilangan yang apapun dikalikan kepadanya hasilnya adalah satu. Maka dapat kita katakan bahwa etos resiprokal lah yang membuat kita selalu membutuhkan tou lain dalam sebuah  hubungan saling menguntungkan, menghargai, dan menghormati. Resiprokal dalam pendekatan ekonomi memang lebih ketat menempatkan status ekonomi dalam hubungan resiprokal tersebut. Misalnya,  tou yang menerima kebaikan akan berhutang, sementara yang berbuat kebaikan secara tidak langsung sudah menabung (saving) piutang yang kelak akan dia terima di masanya nanti. Dan ini terjadi terus menerus, sambung menyambung dari tou tua kepada anak cucu hingga mengikat sebuah pertalian yang kuat. Walaupun sekali lagi, tidak hukum yang mengikat hubungan timbal balik ini sehingga sudah menjadi konsensus bersama untuk patuh dan tunduk pada sistem mapalus yang telah mengakar. Atau dalam bahasa lokal sering disebut; “baku percaya” atau saling percaya.

Meski sifatnya timbal balik, resiprokal bukanlah soal pamrih. Artinya berbuat kebaikan untuk mengharapkan kebaikan. Tetapi sebaliknya berbuat kebaikan agar kebaikan itu datang dengan melimpahnya kepada kita. Dengan kata lain, secara filosofis, tou Minahasa meyakini betul bahwa kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang besar dibanding keburukan akan mendatangkan berlipat ganda keburukan. Maka, etos resiprokal ini menjadi bagian yang merekat kuat semangat mapalus sehingga dalam konsensus bersama terbangun kesepakatan bahwa tidak percuma berbuat kebaikan karena kebaikan memang akan memberikan keuntungan satu hari kelak. Lebih jauh lagi, etos resiprokal diyakini secara teologis memiliki nilai-nilai transendental yang berganjar pahala di Surga. Dalam nilai kristiani yang sebagia besar dianut oleh tou Minahasa meyakini berkat kebaikan yang akan dituali setimpal bahkan lebih besar lagi dari apa yang dapat kita tabur.

Sifat-sifat kebaikan azasi seperti resiprokal ini tentu secara perlahan mulai ditukar dengan nilai-nilai baru yang mengikis secara perlahan dengan nilai-nilai ekonomis. Yakni menilai segala sesuatu dengan keuntungan ekonomis termasuk dalam hal saling berbuat baik dalam konteks kekinian dapat dinilai kuno. Akan ada perhitungan asosial seperti memperhitungkan waktu, nilai komitmen yang barangkali kurang sepadan, dan bahkan level interelasi yang bisa saja dianggap tidak pas.

Namun bagi spirit mapalus, jelas mengesampingkan semua status sosial, nilai ekonomis, bahkan ketentuan legal formal karena mapalus hanya tunduk pada hukum adat yang dibangun diatas konsensus moral. Sehingga resiprokal dapat diterima dan menjadi bagian integral dari sebuah spirit mapalus yang mengikat setiap warga masyarakat.

Etos Disiplin

Etos disipilin adalah bagian lain dari mapalus yang memiliki sifat law enforcement bagi organisasi mapalus. Disiplin dalam mapalus memiliki maka aktif dan melekat kepada setiap anggota, yakni disiplin untuk hadir dan berkontribusi juga disiplin dalam mengikuti aturan konstitusi organisasi. Sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya, disiplin atau dalam bahasa inggris disebut dicipline yang juga memiliki hubungan penting dengan kata diciple atau pengikut atau murid. Sehingga disiplin tidak semata-mata dihubungkan dengan hukuman atau pelanggaran, tetapi merupakan sebuah proses yang utuh dari pembentuk suatu karakter yang mulia yang menekankan pada pembelajaran, pendidikan, dan penghayatan terhadap komitmen dalam menjalankan sebuah organisasi atau apapun yang telah disepakati bersama dan menjadi tujuan bersama.

Dari dasar pemikiran tersebut, disiplin dapat dijabarkan dalam sikap dan penghayatan melalui nilai-nilai kerja sebagai berikut:

1.  Pemimpin mempunyai  prilaku  positif.

Untuk dapat  menjalankan  disiplin  yang  baik  dan benar,  setou  pemimpin  harus dapat menjadi  role model atau panutan  bagi  setiap tou yang ada dilingkungan organisasi. Oleh karena  itu  setou   pimpinan  harus dapat mempertahankan  perilaku yang positif  sesuai  dengan  harapan semua pihak. Pepata kuno mengatakan, “guru kencing berdiri murid kencing berlari.” Artinya, pemimpin merupakan sumber inspirasi yang memiliki daya pikat yang kuat bagi semua tou. karena itu, sebagai role model atau panutan, setou pemimpin harus teguh memegang disiplin agar tidak terjerumus dan kemudian menjadi sorotan publik.

2.  Cermat dan teliti

Dalam hubungan dengan kegiatan displin punishment, kadang-kadang sifat kekeliruan dapat menimbulkan ketimpangan yang berdampat pada ketidakadilan. Karena itu, menerapkan punishment harus benar-benar melalui proses yang cermat dan teliti sehingga displin benar-benar dilakukan untuk mendidik dan mendewasakan, bukan malah menimbulkan perasaan marjinal dan ketidakadilan yang dampaknya akan berakibat pada keseluruhan organisasi.

3.  Kebijaksanaan

Pimpinan  harus  peka  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh bawahan sesegera mungkin  dan  harus diatasi  dengan  cara yang bijaksana. Karena,  bila dibiarkan  menjadi kronis, pelaksanaan disiplin yang  akan  ditegakkan  dapat dianggap lemah,   tidak jelas,  dan akan mempengaruhi  hubungan  kerja dalam organisasi  tersebut.

4.  Lindungi  Kerahasiaan  (privacy)

Tindakan indisipliner akan  mempengaruhi  ego staf, oleh karena itu  akan lebih baik apabila permasalahan didiskusikan secara pribadi, pada ruangan  tersendiri dengan suasana yang rileks dan tenang.  Kerahasiaan harus tetap  dijaga karena mungkin dapat mempengaruhi  masa depannya .

5.  Fokus  pada  Masalah.

Dalam penerapannya, hukuman indisipliner sekali lagi bertujuan mendidik dan membelajarkan. Karena itu, harus fokus pada masalah yang berkaitan, dan tidak boleh melebar pada hal-hal yang sifatnya subjektif. Hal yang sedemikian ini akan memperlihatkan kemampuan kita menelaah masalah dengan tetap stick to the problem .

6.  Konsistensi

Dalam pelaksanaan pemimpin tidak boleh tebang pilih atau pilih kasih. Indisipliner dijalankan tanpa melihat latar belakang apapun. Disiplin harus dilakukan secara konsisten mulai dari atasan sampai kepada bawahan atau anggota.

7.  Fleksibel

Tindakan disipliner  ditetapkan apabila  seluruh  informasi  tentang  pegawai telah di analisa  dan dipertimbangkan. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya,  prestasi pekerjaan yang lalu,  tingkat kemampuannya dan pengaruhnya terhadap organisasi. Jadi fleksibel bukan berarti tidak konsisten, tetapi kemampuan untuk memberikan pengajaran tanpa harus mempengaruhi kinerja.

8.  Mendidik dan menasehati

Sekali lagi, penerapan disiplin semata-mata untuk melakukan pembelajaran bagi semua pihak untuk secara bersama-sama bergerak maju. Karena itu kesalahan bukan dalam rangka untuk saling mempersalahkan atau mencari-cari kesalahan. Disiplin agar semua menghindari kesalahan untuk kemajuan bersama. Dengan begitu, perlu unsur nasehat dengan catatan-catatan agar penerapannya dijalankan secara manusiawi.

9.  Konstruktif

Pimpinan harus yakin  bahwa bawahan  telah  memahami perilakunya bertentangan  dengan tujuan organisasi dan  jelaskan kembali   pentingnya  peraturan  untuk staf maupun organisasi. Upayakan   agar  staf  dapat merubah perilakunya   sehingga  tindakan indisipliner  tidak terulang lagi.

10. Monitoring dan Evaluasi

Pimpinan  harus secara cermat  mengawasi dan  menetapkan  apakah  perilaku bawahan sudah  berubah. Apabila perilaku bawahan  tidak berubah, pimpinan harus  melihat kembali penyebabnya  dan mengevaluasi kembali  batasan  akhir tindakan indisipliner.

Tujuan disiplin adalah untuk mengoreksi  penampilan kerja agar  peraturan  kerja dapat diberlakukan  secara konsisten. Tidak  bersifat  menghakimi dalam memberlakukan  hukuman  atas  tindakan  indisipliner.

Dalam praktek mapalus, sangsi yang tegas yang diberikan apabila anggota kelompok mapalus tersebut tidak taat terhadap aturan dan konstitusi organisasi. Inilah juga mengapa hal ini sangat penting karena disiplin menjaga hubungan resiprokal, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Misalkan dalam mapalus kedukaan, maka sesetou harus siap dan disiplin menyediakan waktu, tenaga, dan materi, untuk sewaktu-waktu bila anggota kelompok mapalus duka mengalami kedukaan. Sungguh tidak elok apabila sudah pada posisi membalas, dan sesetou tidak melakukan hanya karena tidak disiplin menjaga waktu, tenaga, dan materinya.

Bahkan untuk masalah waktu, tou Minahasa dulu tidak mengenal jam karet atau mengulur-ngulur waktu. Malahan dalam organisasi mapalus telah ditetapkan sesetou yang menjaga pepalus (semacam pengatur waktu tradisional) sekaligus merawat dan menyimpan jam tradsional tersebut.

Untuk menjalankan tugas eksekusi dalam sebuah penegakkan disiplin ditunjuk setou eksekutor atau yang disebut Mapangkur atau mapongkol. Jabatan ini seringkali dirangkap oleh pemimpin, tetapi dapat juga pemimpin menunjuk sesetou untuk memegang jabatan tersebut. Sangsi-sangsi lainnya juga diterapkan setelah lebih dahulu dimusyawarakan sebagai sebuah keputusan bersama sehingga bila sesetou diganjar tidak dalam pengertian subjektifitas tetapi karena memang melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam penerapannya di era modern sekarang ini disiplin mapalus merupakan hal yang sangat penting untuk tetap menjaga aturan-aturan dan konsitusi mapalus, dan untuk mencapainya perlu diterapkan sistem punishment dan reward, sehingga  hukuman bukanlah satu-satunya cara mendidik dan memberlajarkan, reward atau penghargaan adalah penyeimbang dari keadaan yang terkadang membuat anggota atua bawahan tertekan karena penerapan disiplin.

Etos Leadership

Leadership atau kepemimpinan merupakan bagian dari sekian elemen mapalus yang menjadi sisi seninya (art). Artinya, leadershiplah yang membuat sebuah sistem mapalus bergerak dengan baik atau tidak. Kalau leadershipnya lemah maka otomatis seluruh organ dari mapalus pun menjadi lesuh. Dengan demikian, leadership menjadi elemen driving forcenya sebuah sistem Mapalus.

Good leadership tentu akan membuat sebuah organisasi itu baik dan maju. Begitu juga sebaliknya. Sehingga seorang pimpinan organisasi maupun siapapun yang menjadi bagian dari sebuah sistem mapalus harus benar-benar memahami karakter organisasi dengan baik dan benar.

Leadership mapalus benar-benar didasarkan pada aspek prefesionalitas. Karena menjadi pemimpin mapalus biasanya bukan orang sembarangan atau orang yang tidak memiliki kecakapan. Hal ini terjadi karena rata-rata anggota mapalus merupakan individu-individu merdeka yang tidak diperbudak dalam sebuah sistem feodal atau monarki, malahan individu dengan karakter yang kritis dan terbentuk dalam sebuah sistem sosial yang bebas untuk mengeluarkan pendapat.

Sehingga sebagai seorang leader, pemimpin mapalus harus memiliki, semua standar etos mapalus sebagai role model (baca: panutan) bagi setiap anggotanya. Dari kesemua etos itu, setou leader (pemimpin) harus juga memahami budaya dan tradisi lokal, memiliki kemampuan berkomunikasi, baik skill verbal, maupun penguasaan bahasa daerah tinggi, dan mampu menerjemahkan spirit atau nilai-nilai mapalus kepada setiap anggota karena itu adalah konstitusi tidak tertulis, atau hukum adat yang harus dipatuhi. Seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki kedisiplinan dan ketegasan karena pemimpin mapalus juga menjadi hakim yang adil sekaligus menjadi eksekutor apabila ada sanski yang harus dijatuhkan kepada anggota yang melanggar ketentuan adat mapalus.

Dalam leadership modern, ada beberapa hal yang menarik dan relevan untuk diambil maknanya seperti reward dan punishment. Seorang anggota mapalus yang baik akan mendapat dihargai dan dipuji oleh pemimpin mapalus dengan kalimat, “tuama ko” (sungguh setou lelaki), atau pujian lain seperti, bagus, hebat, ranjin, dan lain sebagainya sesuai dengan bahasa sub etnis di masing-masing wilayah mapalus.

Sementara bagi mereka yang melanggar ketentuan adat akan mendapat sangsi bahkan tidak tanggung-tanggun berupa sangsi fisik seperti dicambuk, apabila memang dirasa telah melawan secara tegas ketentuan adat. Kepada mereka yang lalai dan melanggar ketentuan adat akan distiqma malas, besae, payah, dan julukan-julukan yang mengambil nama binatang dan benda-benda yang menandakan penghinaan atas kelakuan dan sifat sesetou yang kurang berkenan.

Dengan demikian maka sebuah sistem mapalus dengan leadershipnya yang baik akan tercipta sebuah bentuk pola yang baik, stabil dan mudah dipahami oleh setiap peserta mapalus.

Etos Solidaritas

Sebuah mapalus bisa saja terjadi secara tiba-tiba atau mendadak ketika ada keluarga yang meninggal dunia dan dengan sendirinya sistem mapalus pun terbentuk. Hal dapat terjadi karena adanya solidaritas yang tinggi antar anggota mapalus. Dengan spontan pula keluarga berduka akan mencatat dan mengingat kebaikan hati dari mereka yang sudah membantu yang pada suatu waktu kelak bila kedukaan menimpa keluarga mereka maka keluarga yang sudah dibantu akan membalas apa yang telah mereka dapatkan.

Dengan demikian mapalus akan tercipta dengan baik apabila solidaritas itu ada. Dan memang dalam kenyataanya solidaritas antar sesama anggota bahkan sesama umat manusia di komunitas budaya Minahasa cukup tinggi. Hal ini selalu nampak dalam acara suka maupun duka, semua tou berbondong-bondong datang membantu.

Bentuk solidaritas lain yang masih sering ditemui adalah ketika sesetou akan membangun rumah, memindahkan rumah, merenovasi rumah, maka pemandangan menarik akan terlihat, di mana tou-tou secara sukarela datang membantu pada tou yang membutuhkan bantuan. Di lain waktu ia sudah tahu bahwa dia memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang telah membantu sebelumnya. Sehingga, solidaritas yang sedemikan terbentuk dan langsung mengikat rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling membutuhkan.

Etos Responsibilitas

Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan bertanggung-jawab. Namun terminologi dalam konteks mapalus diterjemahkan bertanggung-gugat. Artinya, kesepakatan kerja sama Mapalus mengikat sesetou untuk lebih proaktif tidak sekadar menjawab tapi juga dapat digugat dalam pengertian secara moral.

Karena itu pertanggungjawaban setiap anggota Mapalus berkaitan dengan hukum mapalus yang kadang-kadang tidak tertulis tetapi memiliki konsekwensi tegas dan dapat dieksekusi dengan  hukum adat seperti dikucilkan, tidak dapat lagi dipercaya seumur hidup, dan bahkan karena tidak dipercaya lagi maka ia menjadi tou asing dalam lingkungan komunitas masyarkat yang bermapalus.

Sehingga etos responsibility anggota-anggotanya sangat tinggi dan menjadi hukum tidak tertulis atau silent agreement antar sesama anggota mapalus.

Dalam praktek mapalus modern, etos responsibilitas diwujudkan dalam bentuk laporan baik lisan maupun tertulis. Apalagi dalam hal pertanggungjawaban keuangan, mengingat sangsi tegas yang diberlakukan oleh pemimpin mapalus terhadap pelanggaran etos responsibilitas ini maka pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara profesional, akuntabilitas, dan transpran. Akhir-akhir ini masalah pelaporan menjadi kunci atau indikator kepercayaan baik dalam hal managemen perusahaan, management organisasi bahkan dalam bidang kerohanian.

Etos Bakupercaya

Barangkali etos ini agak sulit dimengerti oleh sebagian          masyarakat kita mengingat pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi dalam sistem kerja yang memberlakukan etos baku (saling) percaya seperti ini.Dari berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan itu memang sepenuhnya disadari oleh penulis. Tapi tidak berarti bahwa etos ini harus dikeluarkan atau dihapuskan dari sistem kerja mapalus yang pernah hadir dan diwariskan oleh leluhur tou Minahasa dahulu kala.

Itulah mengapa tou Minahasa dapat menjalankan sistem kerja mapalus antara sesama anggota mapalus karena ada “trust” atau keyakinan yang teguh antar sesama anggota bahwa kelak tenaga dan materi yang telah disumbangsihkan akan mendapat respons/balasan setimpal dengan apa yang nanti akan diterimanya.

Harapan itulah yang membuat roda kerja mapalus terus bergulir, setou anggota memberikan tenaga, pikiran, materi secara bergilir dan rutin dilakukan hingga nanti melalui mekanisme mufakat seperti yang biasa dilakukan dalam sistem kerja mapalus, maka kelak dirinya akan menuai hasil dari usaha kerja kerasnya. Justru ada kebanggaan dari etos baku percaya ini. Yang tentu lahir atas pandangan bahwa setiap tou atau anggota kelompok mapalus adalah tou-tou yang bertanggungjawab dan tidak akan mengingkari tanggungjawab tersebut. Ini merupakan pandangan yang sangat positif dan seharusnya menjadi teladan dalam setiap hubungan kerja apapun.

Etos Kerja Keras

Kerja keras adalah kata kunci dari Mapalus. Setiap tou yang terlibat mutlak harus bekerja keras baik sebagai pribadi/individu maupun dalam satu kelompok Mapalus.

Sifat kerja keras ini sudah dicirikan oleh tou Minahasa sejak dulu kala. Tidak ada tempat bagi para pemalas dalam sistem Mapalus. Bahkan untuk jenis Mapalus bakobong (berkebun), anggota Mapalus yang malas bisa dicambuk oleh pemimpin Mapalus. Ini merupakan ciri khas dan keunikan tertentu karena biasanya Mapalus memiliki target capaian. Misalnya kalau untuk mapalus berkebun, sudah ditetapkan luar area yang akan dicangkul oleh seluruh anggota Mapalus. Sehingga untuk mencapainya semua tou harus bekerja keras tanpa terkecuali.

Begitu juga dalam bentuk mapalus sumembong (saling bantu) untuk tou yang sedang membangun rumah atau memindahkan rumah, maka mereka yang malas akan mendapat teguran dari pemimpin Mapalus. Tak heran, kerja keras menjadi ciri khas utama dalam konsepsi Mapalus di tanah Minahasa ini. Etos kerja keras ini menjadi sebuah sifat dan tabiat yang akan dipuji oleh banyak tou sehingga mereka menyebut kata, tou ente atau tou keter (tou kuat), rajin dan telaten dalam bekerja.

Etos Gotong Royong

Etos inilah yang sering disalahmengerti oleh banyak tou. Seolah-olah Mapalus hanya soal gotong royong saja. Memang gotong royong adalah hal yang menjadi ciri khas Mapalus. Yakni melibatkan banyak tou, berbondong-bondong, datang dan terlibat. Gotong rame-rame, royong rame-rame. Benar. Tetapi itu hanya warna atau ciri yang nampak.  Karena itu, gotong-royong menjadi ciri utama dari Mapalus.

Gotong royong bisa juga dimengerti sebagai sama rasa sama rata.  Dan hal ini lebih menonjol terlihat pada saat terjadi kerja bakti massal, di mana setiap tou terlibat aktif dan saling membantu.

Kata gotong royong ini begitu terkenal ketika bangsa Indonesia dulu hendak menentukan dasar negara yang terjadi tarik-menarik para the founding fathers. Dalam pidato panjangnya di depan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada tanggal 1 Juni 1945 (yang kemudian diputuskan sebagai hari lahir Pancasila), Sukarno menawarkan tiga opsi untuk merumuskan apa yang disebut sebagai Philosofische grondslag (”pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”). Opsi itu adalah 5 sila, dan kemudian bisa diperas menjadi 3 sila, dan kemudian bisa diperas menjadi 1 sila (Eka Sila). Eka sila itulah Gotong Royong.

Sukarno merumuskan Gotong Royong dengan penjelasan yang clear, yang menunjukkan kecerdasannya sebagai pendiri sebuah bangsa. Bung Karno mengatakan;

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus men-dukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, – semua buat semua ! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

(Tepuk tangan riuh rendah).

“Gotong Royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama ! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!

Jadi gotong royong memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap kenegarawan dan kebangsaan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Semangat ini sangat perlu bagi kita untuk menjadikan kehidupan berbangsa kita yang kini mulai terkotak-kotakan dengan kepentingan yang sesaat gantinya kita kembali bersatu dalam sebuah bangsa besar yang rakyatnya bersatu padu bergotong royong, bahu membahu, mempersatukan kepelbagaian untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Etos Transparansi

Transparansi atau keterbukaan adalah etos pembangunan yang berkembang seiring dengan makin terbukanya arus komunikasi dan telekomunikasi. Dengan makin terbukanya media dalam mengabarkan berita baik positif maupun negatif yang kadang-kadang telah melampui kaidah-kaidah jurnalistik, menyebabkan era informasi ini menuntut untuk segala sesuatu dilakuan secara terbuka atau transparan. Namun dalam Mapalus, transparansi dilakukan agar aspek akuntabilitas serta sistem kontrol dapat dijamin. Misalnya, dalam pelaksanaan sistem mapalus selalu ada pelaporan yang diberikan baik dari pimpinan mapalus maupun oleh tou yang dipercayakan untuk melaporakan segala sesuatu terkait dengan keorganisasian.

Kalau tidak dilakukan secara transparan maka anggota mapalus akan mempertanyakan dan saling menginformasikan hal-hal yang bisa merusakan reputasi pimpinan atau pelaksana mapalus yang tidak transparan dalam pengelolaan. Dalam Mapalus, transparansi juga berarti kejujuran. Sehingga menjadi sangat penting dan menentukkan aspek transparan ini sehingga pengelolaan keuangan ataupun yang dipercaya untuk hal-hal mengenai pengelolaan aset benar-benar tou yang memiliki integritas serta bisa melaporkan secara transparan apa yang terjadi dalam pengelolaan organisasi.

Etos Kesetaraan

Equalitas atau persamaan, adalah bahwa setiap tou sama kedudukanya di dalam hukum adat atau konstitusi mapalus. Semua harus tunduk pada AD/ART organisasi apapun dan siapapun jabatan di luar kelembagaan mapalus yang sedang dia ikut. Etos ini membuat keadilan, kebersamaan, dan kemitraan menjadi rekat karena jaminan kedudukan hukum yang sama atau  equality before the law.

Dalam praktek mapalus di masa lampau, memang tidak ada pembedaan antara tiap anggota bahkan terhadap pemimpin. Dengan kata lain dalam mapalus tidak mengenal pengkhususan atau pengistimewaan terhadap satu anggota atas anggota lain.

Hal serupa juga berlaku bagi kaum perempuan yang diberikan tempat yang setara. Dalam perjalananGraafland menggambarkan kaum perempuan juga membentuk kelompok mapalus (bukan karena tidak bisa bergabung dengan laki-laki tetapi untuk mengkategorikan berdasarkan fungsi fisiologis), dan para perempuan ini menjalankan mapalus dengan sangat baik dan berkembang. Artinya kedudukan kaum perempuan dalam relasi sosial tidak berada pada wilaya domestik yakni wilayah yang dianggap sebagai tempat yang lebih cocok dalam pandangan patriarkal. Sebaliknya perempuan Minahasa bekerja di ladang membanting tulang untuk mencari nafka sebagaimana kaum laki-laki. Walaupun setou perempuan Minahasa harus mendapat tambahan pekerjaan ekstra seperti mengurus anak, mengurus kebutuhan dapur dan memasak untuk kebutuhan makanan keluarga. Namun demikian, dalam praktenya perempuna Minahasa tidak menjadikan ini sebagai beban atau hambatan untuk mencari nafka bagi kebutuhan keluarga.

Dalam praktek mapalus modern, setiap orang benar-benar harus berada pada posisi sejajar dan setara tanpa harus dibeda-bedakan status sosial, agama, suku dan golongan. Termasuk kaum perempuan yang juga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berkiprah di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya bahkan dunia politik.

B. Prinsip-prinsip Mapalus

Dari semua nilai-nilai etis atau etos kerja yang telah dijabarkan di atas, sesunguhnya mapalus akan kokoh apabila diletakan pada dasar-dasar dan prinsip yang menjadi pegangan dan landasan kehidupan manusia seperti;

1. Prinsip Kasih

Kasih adalah dasar dari karakter sesama anggota yang menjadi syarat mutlak dalam menjalankan Mapalus. Seperti sudah disebut di atas bahwa yang melanggar kesepakatan bersama mendapatkan sangsi. Dan setiap anggota yang telah diberi sangsi dapat kembali menjadi anggota apabila seseorang benar-benar menunjukkan perubahan.

Tanpa kasih, Mapalus tidak akan berjalan dengan damai. Akan ada konflik internal, kecemburuan, iri hati, dengki dan sering terjadi sikap yang disebut baku cungkel.  Maka sudah dapat dipastikan, sebuah bentuk mapalus yang tidak memiliki kasih akan bubar dengan sendirinya. Sebaliknya, dengan kasih pula, Mapalus akan berkembang pesat dan menjadi sebuah organisasi panutan dan dibanggakan anggotanya.

Kasih di sini dimaksudkan sebagai nilai dasar yang muncul dan dimengerti oleh setiap individu bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan yang mulia harus mendapat tempat yang layak antar sesama umat manusia dengan kasih kita bisa bertoleransi, berinterakhi, berkomunikasi, dan melakukan semua hubungan horizontal dengan sesama manusia karena siapapun dia, apapun profesinya, bahkan keyakinannya, manusia tetaplah makhluk Tuhan yang harus dihargai, dihormati dan diberi tempat dan peluang yang sama tanpa diskriminasi, marjinalisasi, apalagi penindasan.

Etos kasih dalam mapalus adalah nilai yang paling hakiki dan dimengerti sebagai karunia (given) bagi setiap umat manusia sehingga setiap anggota mapalus didorong untuk terus saling menghargai dan menghormati hak-hak azasi manusia dan ini sejalan dengan universal declaration of human right, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak ada alasan apapun untuk merendakan derajad manusia apalagi sampai meniadakan nyawa satu manusiapun serta dengan alasan apapun, manusia tetap sama di hadapan Tuhan.

Karena kasih Tuhan terhadap manusia yang digambarkan oleh berkat Tuhan dalam panen (kamberu), maka manusia pun wajib saling mengasihi yang dalam hukum adat disebut maleos-leosan, matombol-tombolan, masawang-sawangan, magenang-genangan.

Atas dasar kasih pula para leluhur seperti Sam Ratulangi mengformulasikan semangat kasih dalam kalimat, Si Tou Timou Tumou Tou, yakni tou yang telah berpenghidupan yang baik harus menghidupkan tou lain. Ungkapan ini telah menjadi dasar pijakan dan falsafah Tou Minahasa untuk terus berbuat baik dalam kasih terhadap sesama umat manusia. Formulasi kasih juga dirumuskan oleh sesepuh Minahasa seperti Om Ventje Sumual yang menyebutkan, baku beking pande. Artinya, agar masyarakat kultural Minahasa senantiasa terus saling mendewasakan, saling mengingatkan hal-hal yang baik, untuk terus bergerak menjadi masyarkat Minahasa yang cerdas. Semua itu dapat dilakukan karena komunitas Minahasa selalu melandaskan pikiran, ucapan dan tindakan pada kasih, sebagaimana kasih Tuhan kepada umatNya.

2. Prinsip Pluralitas

Pluralitas atau juga multikulturalitas atau dalam pengertian sehari-hari sering disebut dengan istilah, pembauran. Pada kenyataannya orang Minahasa yang mempraktekkan mapalus tidak memandang perbedaan dalam bentuk apapun.  Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mapalus merangkum semua kaum tanpa membedakan klas dan strata sosial. Demikian pula dengan perbedaan etnis, budaya bahkan agama. Memang dalam beberapa kasus mapalus terbentuk karena berada dalam satu teritorial yang mana komunitas setempat dapat dikatakan komunitas monokultur, misalnya Tontemboan, Tonsea, Toumbulu, Toulour, Pasan & Ponosakan, Bantik, dan lain-lain.

Namun dalam kenyataannya, mapalus tidak saja terjadi antar sesama Tou Minahasa, tetapi juga dengan non Minahasa yang telah menyatu dan membaur di dalam lingkungan Tou Minahasa.

Ini menandakan orang Minahasa sangat menghargai perbedaan bahkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang Minahasa sangat welcome dengan mereka yang berasal dari luar Minahasa sepanjang kehadiran mereka tidak menimbulkan perpecahan dan maksud-maksud negatif. Sehingga keramahtamahan setiap warga masyarkat menyebabkan Mapalus sama sekali tidak membeda-bedakan kelas sosial, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama sekalipun.

3. Prinsip Keadilan Sosial

Sebagai sebuah bentuk atau sistem sosial, mapalus merupakan model yang cukup berkeadilan sosial. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana semua anggota mendapatkan perhatian dan keuntungan yang sama rata tanpa ada pembedaan. Tidak ada yang lebih istimewa dan yang kurang penting. Semua dipandang sejajar dan sederajat.

Hal ini sejalan dengan prinsip dan azas Pancasila khususnya sila ke 5,  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Paham keadilan sosial nampaknya telah mengakar jauh di jaman nenek moyang Tou Minahasa yang sangat mengerti bahwa setiap umat Manusia sama kedudukannya dan juga karena itu saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Meskipun paham keadilan sosial diartikan tou dalam konteks politik kekuasaan negara yang menjadi monopoli.  Yakni monopoli negara untuk segala sesuatu yang berhubungan hajat hidup tou banyak. Di sini benturan paham keadilan sosial dengan paham neo liberal yang mengejar profit dan pelipatgandaan modal dengan menyerahkan segala sesuatu pada mekanisme pasar. Pengertian keadilan sosial pun menjadi paham yang sering kali berbenturan dengan sistem besar kapitalisme global.

Pasar menjadi tempat atau arena pertarungan atau killing field para kekuatan modal yang saling berkompetisi memperebutkan dana masyarakat. Mekanisme pasar adalah salah satu bagian dari sebuah sistem besar yang belakangan disebut neo kapitalisme, atau kapatalisme gaya baru yang lebih diperankan oleh perusahan-perusahan internasional, TNC, (trans nasional coorporation) yang menembus dinding-dinding batas negara dan mengeruk habis dana masyarakat dengan membangkitkan pola konsumtif masyarakat terhadap produk-produk asing.  Namun asumsi itu tidak terlalu benar. Cina sebagai negara yang tetap mengusung ideologi sosialisme kiri dengan adaptasi pola industri kapitalisme modern, malah menjadi raksasa ekonomi dunia dan bahkan membuat kapitalis barat dan Amerika harus berhutang pada Cina. Sejumlah kalangan menyebutkan keuntungan Cina ada pada kerja keras, proteksi (keadilan sosial), serta budaya yang mendorong semangat kemandirian lokal. Barangkali sikap dan pandangan terhadap keadilan sosial yang bebeda-beda membuat misinterpretasi di tingkat pelaksanaan yang berdampak pada inefisiensi, determinasi, dan korup.

Barrack Obama, Presiden Amerika melihat keadilan sosial pada tempat yang harus diapresiasi. Kebijakan untuk mengeser beban pajak kepada perusahan serta tou-tou yang lebih makmur dengan kebijakan menaikan upah minimum dan mengurani pajak pendapatan.  Bahkan pelayanan kesehatan secara umum dan sebagainya menunjukkan intervensi pemerintah pada hal pokok dan asasi tentang kebutuhan dasar manusia sebagai implikasi dari pandangan keadilan sosial.

Konsep keadilan sosial bukanlah sesuatu yang asing bagi sistem bermasyarakat karena baik Pancasila serta etos Mapalus melihat bahwa setiap manusia perlu diproteksi pada kebutuhan dasar secara adil dalam mendapatkan kehidupan yang layak.  Pada saat yang sama, paham kapitalisme yang mengagungkan kerja keras, disiplin, efisiensi, dan kompetisi juga memiliki etos yang sama dengan mapalus, hanya bedanya mapalus tidak membenarkan keserakahan, penghisapan, dan penghancuran.

Karena itu, keadilan sosial sebagai bagian etos Mapalus harus dimengerti sebagai hak dasar dan azasi dari setiap  tou untuk berdiri sama sejajar tanpa memandang apapun ideologinya. Karena itu setiap manusia sama kedudukan dalam masyarakat tanpa ada pembedaan status sosial yang biasanya berturut-turut ikut pula mendiskriminasi hal sosial sesetou karena kedudukan dan status sosial yang berbeda. Sehingga keadilan sosial akan dapat diterapkan secara objektif apabila iklim sosial dan budaya yang menghormati perbedaan baik secara agama, budaya, dan kedudukan-kedudukan sosial setiap masyarakat dalam sebuah organisasi sosial yang lebih besar. Dan ini terpancar pada perilaku budaya Mapalus yang disebut dengan “tamber” (berbagi sesuatu). Atau memberi tanpa pamrih. Hal ini dilakukan oleh setiap tou yang berkelebihan untuk membagikan sebagaian dari haknya untuk memenuhi kebutuhan tou lain yang berkekurangan.

Tradisi tamber ini terus menerus dilakukan semisal ada acara pesta, maka keluarga yang beracara biasanya menyediakan penganan lebih untuk ditamber kepada para tamu.

4. Prinsip Keimanan

Religiusitas atau keberimanan merupakan bagian yang paling hakiki dalam sebuah organisasi mapalus. Semua etos dalam mapalus berdiri di ata s keberimanan. Di masa tou Minahasa lampau, atau dalam bahasa Graafland sebagai alifuru pun, tou Minahasa telah mengenal Tuhan dalam pengertian mereka. Tuhan atau empung ang kasuruan adalah mahkluk tidak terbatas yang dalam bahasa kekristenan adalah Tuhan Allah khalik pencipta manusia bumi beserta isinya.

Karena itu, manusia mapalus tunduk pada kemahakuasaan Tuhan. Hal mana yang diajarkan dalam tradisi mapalus kuno, mereka senantiasa bersyukur pada Tuhan. Dalam lagu-lagu yang dinyanyikan ketika sedang bekerja mapalus, selalu menyebutkan permohonan kepada sang Maha Kuasa untuk memberikan berkat melimpah.

Di jaman dulu pekerjaan seperti mapalus didahului dengan doa-doa dan nyanyian dengan syair lagu yang memuja Tuhan dengan cara dan perilaku yang natural sebelum agama modern dipekenalkan oleh para penginjil. Seperti syair berikut ini yang dikutip dari Ingkiriwang:

OO Empung Walian Wangko, weresi ne

N Utek Wo N Ate Wo N awak

Opo Wana  n danka kasuruan wangko

Wukaan lalan waan nami

Pasule sule nai Paloindo loindongen

Pakelu keluangen wayaan nami

O empung wailan wangko tembone se puyun

se mengale ngalei

Turuan lalan karondoran tia un kaenkol an

pakatuan pakalowiren a tanu an toro en walian

sempung e wailan tentumo

dalam terjemahan bebas kira-kira berbunyi sebagai berikut.

Oh Tuhan Maha Kuasa, bersikanlah

pikiran dan hati dan jiwa kami.

Tuhan yang diatas yang maha besar

Bukakanlah jalan kepad kami

Topangilah dan lindungilah

Oh Tuhan Allah yang maha besar lihatlah cucu yang memohon

Tunjukkan jalan benar (lurus) bukan yang berkelok

Dapat selamat dan umur panjang kalau boleh ya Tuhan

Ya Tuhan demikianlah doa kami.

Karena itu keberimanan dan penyerahan kepada Tuhan adalah hal yang telah menjadi dasar berpijak mapalus sehingga mewarnai seluruh aktivitas mapalus di seluruh tanah adat Minahasa.

5. Prinsip Permusyawaratan

Etos demokrastis juga diberlakukan dalam konsepsi Mapalus. Artinya pemimpin biasanya diangkat secara demokratis dengan kesepakatan setiap anggota. Kalau musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting dan proses ini sangat biasa dan wajar tanpa meninggalkan perbedaan-perbedaan.

Cara demokratis seperti ini memang telah menjadi ciri khas tou Minahasa sejak dulu kala dan masih nampak pada setiap pemilihan kepala desa atau lebih dikenal dengan hukum tua. Secara tradisi turun temurun kepala desa atau hukum tua (dalam penyebutan abad 19) dipilih secara demokratis oleh masyarakatnya. Tradisi ini jelas membuat kualitas demokrasi di Minahasa jauh lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Hanya memang akhir-akhir ini tradisi demokrasi kita yang baik telah disusupi oleh kepentingan-kepentinangan politik yang berbuntut pada konflik antar masyarakat. Namun bagaimana pun demokrasi di tanah Minahasa berjalan lebih maju dan merupakan bukti bahwa kedewasaan berdemokrasi masyarakat  sangat tinggi dan dewasa. Bahkan, sebegitu demokratis,  sehingga dalam perjalanan sejarah Minahasa tidak mengenal sistem monarki di mana rakyat tunduk pada satu kekuasaan tunggal yakni raja atau kesultanan. Karena itulah pula minahasa tidak mengenal perbedaan kelas dan strata sosial, atau pun yang dipertuan atau yang diperhamba.  Semua setara  dan sejajar dan karena itu, setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Memang tidak banyak referensi ilmiah untuk membuktikan ciri-ciri demokrasi Minahasa yang asli. Tapi paling tidak, dalam beberapa contoh sikap demokratis telah menunjukkan bahwa budaya patriarkal, feodal, dan monarkhi sepertinya tidak akrab di antara tou-tou Minahasa.

Sebaliknya justru sifat yang cukup egaliter, yakni sikap yang terlalu bebas dan merdeka bagi setiap individu terpancar dalam sikap tou Minahasa yang berpikir, berbuat dan berpendapat secara bebas dan merdeka. Sikap seperti inilah yang barangkali perlu diteliti lebih jauh mengapa kolonial Belanda tidak menunjukkan sikap permusuhan berarti dengan tou Minahasa, walau tentu banyak kejadian pemberontakan Tou Minahasa yang diakibatkan karena sikap kolonialisnya.

Dalam prakten etos ini di era modern sekarang ini relatif tidak ada masalah malahan semakin subur dan berkembang secara baik dan positif karena dunia semakin hari semakin menyadari akan hak-hak politik masyarakat sehingga demokrasi berkembang sangat cepat. Memang ada masa-masa yang kelam dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, tetapi itu adalah bagian dari proses perjalanan yang memang harus dilewati dan berdialektika sehingga mencapai situasi yang diharapkan semua masyarakat Indonesia yakni demokrasi yang utuh dan bertanggungjawab demi kesejahteraan bangsa.

Semua etos dan prinsip mapalus ini adalah pengembangan-pengembangan dan derivasi dari hakekat dan nilai mapalus yang telah diwariskan oleh leluhur Tou Minahasa untuk membekali anak-anak Toar-Lumimuut dalam menjalankan kehidupan yang makin kompetitif dan selektif. Semua etos ini secara berturut-turut menjadi bagian dalam sebuah sistem besar mapalus yang juga mengikat proses sosial lain dalam sebuah sistem yang lebih besar lagi yakni berbangsa dan bernegara. Karena itu, mapalus merupakan sumbangsih positif bagi pengkayaan budaya bangsa yang sangat aplikatif untuk mengembangan negara ini di berbagai sisi. Karena itulah, gagasan mapalus ini juga disebut sosical capital atau modal sosial yang sangat bermanfaat bagi proses pengembangan bangsa dan negara ini kedepan.***

SELAMAT DAN SUKSES …………………

tnp2k.wapres.go.id

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) optimis akan memberi dampak positif dalam hal mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Optimisme ini terlihat nyata dalam keprihatinan Presiden SBY, yang dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan  keinginan pemerintahannya mengakse­lerasi penanggulangan kemiskinan lebih cepat lagi. Penegasan inipun didukung dengan hadirnya Perpres RI No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K). [.....]

Dalam Perpres tersebut, ditegaskan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, program-program agar terfokus pada instrument penanggulangan kemiskinan. Instrumen penanggulangan kemiskinan tersebut, yakni bantuan social terpadu berbasis keluarga. Tujuannya, melakukan pemenuhan hak dasar, pengurabngan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program tersebut, diantaranya, PKH/Program Keluarga Harapan, Raskin/beras untuk rakyat miskin, dan Jamkesmas/Jaminan kesehatan masyarakat. (Sasaran program, Individu atau Rumah Tangga).

Berikutnya, penanggulangan kemiskinan berbasi pemberdayaan masyarakat.  Tujuannya mengenbangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri. (Sasarannya Komunitas).

Selanjutnya, adalah penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil (UMK). Kelompok program ini bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, diantaranya program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Terlepas dari sejumlah pro maupun kontra yang ada, bagi masyarakat program tersebut sudah dirasakan begitu bermanfaat bagi warga miskin. Intinya, program-program bantuan tersebut merupakan bagian dari program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Berbasis Keluarga

Bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin (benefits) mencakup, (1) bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), bantuan langsung tunai tanpa syarat, bantuan langsung dalam bentuk inkid misalnya pemberian beras bagi masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sejenisnya. (2) bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. (3) bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. (4) bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara (cash for work).

Peserta program yang bersinggungan dengan kluster satu adalah anggota keluarga yang berasal dari rumah tangga yang termasuk kategori miskin atau dekat miskin. Peserta program bersifat closed ended dan eligibilitas peserta diperoleh melalui proses means-testing yang dilakukan oleh BPS.

Dari pengalaman empiris penentuan rumah tangga miskin melalui proses seperti ini menujukkan akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan cara lain.

Bantuan langsung pertama merupakan bantuan langsung bersyarat yang sekarang sudah berjalan sebagai pilot adalah PKH. Program ini merupakan program bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga yang berasal dari rumah tangga miskin, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan menyekolahkan anaknya dengan tingkat keha­diran sesuai dengan ketentuan dan atau memeriksakan kehamilan bagi ibu hamil. PKH dimaksudkan untuk meberikan insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya serta memeriksakan kesehatan anak mereka ke Puskesmas.

Dengan demikian PKH akan meningkatkan partisipasi sekolah bagi kelompok masyarakat miskin melalui, penentuan sasaran keluarga miskin yang lebih akurat melalui means-testing, dan memasukkan mereka yang tidak berada di sekolah seperti pekerja anak untuk kembali ke bangku sekolah. Selain itu, PKH diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin agar tidak tertinggal dengan mereka yang lebih mampu melalui penentuan sasaran keluarga yang lebih akurat.

Pelaksanaan PKH lebih rumit dibandingkan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tanpa syarat. PKH membutuhkan verifikasi kehadiran siswa di sekolah serta kehadiran di Puskesmas sebelum uang tunai dapat diberikan. Bantuan langsung tunai tanpa syarat dapat diberikan sewaktu-waktu bila diperlukan. Bantuan ini diberikan bila terjadi guncangan ekonomi atau terjadi perubahan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Pemberian bantuan langsung tanpa syarat tersebut dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun pada saat guncangan ekonomi terjadi.

Sementara bantuan langsung lainnya diberikan dalam bentuk inkid seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (Raskin). Bantuan langsung selanjutnya yakni yang diberikan kepada penduduk rentan, seperti mereka yang cacat, lanjut usia (lansia), yatim piatu dan sebagainya.

Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk SD, dan SMP diberikan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Beasiswa serupa juga diberikan kepada mereka yang berada pada jenjang  SMA dan Perguruan Tinggi. Kriteria bagi penerima beasiswa SMA dan PT, selain mereka harus berasal dari keluarga miskin, kriteria tambahan diberlakukan yakni harus berprestasi. Jadi, pemberian beasiswa akan melihat prestasi siswa di sekolah.

Bantuan kesehatan bagi orang miskin dilaksanakan melalui prinsip managed healthcare concept, berbasis asuransi, dengan keanggotaan yang bersifat close ended berdasarkan means-testing, serta penerapan manfaat pasti. Pola bantuan terakhir untuk program bantuan berbasis keluarga yakni pemberian bantuan tunai untuk penanggulangan  pengangguran sementara (cash for work).

wilson_lumi@yahoo.co.id

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pangan dunia, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 2 triliun. Dikhawatirkan, imbas perubahan iklim terhadap pangan negeri ini menjadi kenyataan. Harga pangan dunia kini sudah mulai merangkak naik. [.....]

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dana kontingensi disediakan dan semua langkah antisipasi telah disiapkan. Hatta menyebutkan, pemerintah telah mencadangkan Rp2 triliun untuk itu. Dana kontingensi dalam APBN 2010 itu terdiri atas dana cadangan beras sebesar Rp1 triliun dan dana stabilisasi harga Rp 1 triliun.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, saat ini terjadi kecenderungan harga pangan dunia mengalami kenaikan karena penurunan produksi pangan dunia akibat perubahan iklim.

Dicontohkannya, Rusia dilanda gelombang panas sehingga produksi gandum turun hingga 20 persen yang menyebabkan negara itu langsung menghentikan ekspor gandum. Langkah tersebut diikuti oleh negara lain sehingga komoditas lain ikut mengalami kenaikan harga.

Melihat kondisi demikian, pemerintah mengantisipasinya dengan menyediakan dana cadangan meski imbasnya belum benar-benar dirasakan di negeri kita. Sudah sewajarnya kita belajar dari pengalaman tahun 2008 di mana saat itu terjadi krisis pangan dunia namun Indonesia justeru mengalami surplus. Minimal ada empat langkah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis pangan dunia.

Seperti dikatakan Hatta, keempat langkah itu adalah menjaga produktivitas pangan tetap tumbuh, membiasakan adaptasi dengan iklim yang berubah, dan tetap menjaga stabilitas harga pangan seperti melalui operasi pasar, pasar murah, dan percepatan penyaluran raskin.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani dengan penyaluran pupuk, penyediaan lahan, dan subsidi benih. Suplai beras saat ini sekitar 3,4 juta ton, sehingga stok beras nasional aman posisinya.***

wilson_lumi@yahoo.co.id

Sore kemarin, MERAPI kembali memperlihatkan aksinya………. “BAPA, biarlah cawan i ni lalu dari padaku. namun, kehendakMUlah yang jadi, bukan kemauan kami”….. AMIN!!!

MERAPI, kembali muntahkan debu panasnya........

Wilson Lumi

Pagi benar, di kawasan elite Kelapa Gading, Hartini, 56 tahun, sudah terlihat sibuk memosisikan gerobak berukuran 2×1 meter. Kemudian, dengan ditemani cucunya, Eni, Ia terlihat membuka kosen depan gerobaknya hingga bisa terlihat dari jarak tertentu sejumlah produk mulai dari rokok berbagai merek, permen segala jenis hingga tisu. Wanita paruh baya ini melayani sejumlah pembeli dengan gesitnya. Ibu tujuh anak yang menagku sudah ditinggal suami tercintanya kurang-lebih 3 tahun inipun, menceritakan jalan singkat hidupnya. Dalam perbincangan itu, ada yang menarik disimak bahwa, selama ini, sejak digulirnya program penanggulangan kemiskinan, mulai  TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), JPS (Jaring Pengaman Sosial) hingga BLT (Bantuan Langsung Tunai) keluarganya belum tersentuh langsung. Satu-satunya program pernah dikecapinya hanya fasilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima cucunya, yang menjadi tanggungannya dalam bersekolah. [....]

Hartini tentu tidak sendirian. Sebab, dari beberapa temuan di lapangan, masih banyak warga yang sebenarnya pantas menerima bantuan dari program-program pemerintah, terlewatkan –sering dilewatkan– hanya disebabkan ketiadaan informasi atau karena kurang terkatupnya tangan mereka “bermohon” kepada pengerah pengentas kemiskinan di wilayahnya. Fakta lain, dari evaluasi awal sebelum diundangkannya TNP2K, banyak ditemukan kendala yang membuat sejumlah warga yang seharusnya terlindungi di bawah program pemerintah dimaksud, tapi nyatanya belum terjamah. Pun dari segi regulasi, disadari, masih ada tumpang-tindih antardepartemen, antara pusat dan daerah untuk program mempercepat pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pasca keluarnya Keputusan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diharapkan para pihak yang terkait dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi satu arah koordinasi. Sehingga, menjadi harapan pula, masyarakat yang masih tergolong miskin secepatnya boleh terangkat harkat keluarganya sebagai bagian anak Bangsa Indonesia.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto dalam diskusi bersama Lembaga Penelitian SMERU memaparkan, jumlah orang miskin hingga Juli diperkirakan dari 32,53 juta orang atau 14,15 persen menurun menjadi 31,02 juta orang atau 13,33 persen. Pada tahun 2011 mendatang, jumlah kemiskinan diproyeksikan menurun persentasenya menjadi 11,5-12,5 persen. Namun, Bambang berharap, tim terus memperdalam informasi yang dianggap tepat sebagai tools sehingga penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali miskin dan yang dikategorikan rentan akan menguat ekonomi keluarganya. Perkuat koordinasi.

Sebagaimana amanat Keppres, pada tingkat pusat, seluruh program pengentasan kemiskinan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden RI, Boediono. Tentu diharapkan di tingkat daerah juga dilakukan hal yang sama. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, harus dikedepankan agar tidak jalan sendiri-sendiri. Hindari tumpang-tindih kebijakan. Jangan sampai terjadi di satu daerah berpenduduk layak bantu malah luput dari program departemen manapun juga. “Prioritas jangka pendek-menengah Sekretariat TNP2K selain unifikasi sistem penargetan nasioanl, menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin, menyempurnakan pelaksanaan dan mem perluas cakupan program keluarga harapan serta integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM), ” jelas Bambang.

Ini etape awal. Diakui masih banyak “penyempurnaan” yang harus dibenahi agar percepatan penanggulangan kemiskinan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.  Meski, tentunya tidak harus menunggu mana yang lebih dulu, telor atau ayam. Program penanggulangan sudah harus berjalan.

Sebagaimana tujuannya, pengentasan kemiskinan merupakan program prorakyat yang diharapkan secepatnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan dalam negeri. Hal ini sesuai ideologi dan konstitusi Bangsa yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, awal tahun ini, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengangkat lebih tinggi hayat hidup warga Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kelayakan hidupnya harus ditingkatkan. “Kalau kita sungguh menghayati dan mengamalkan Pancasila, sila kelima dengan jelas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula di UUD 45, banyak terdapat pasal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Dari segi ideologi dan dasar negara serta konstitusi kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk progrom-program yang kita jalankan ini,” kata SBY mengingatkan.

Keadilan pembangunan manusia memang tidak boleh hanya menjadi retorika, tanpa implementasi. Pemerintah, diharapkan lebih bersungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang kita anggap tepat dalam pembangunan nasional. Kail itu, sudah seharusnya jangan diangkat dulu sebelum ada hasilnya. Artinya, penanggulangan kemiskinan tidak semata sebagai program kepentingan atau program dadakan yang sering hanya berbuah sesaat.

Presiden meminta para pemangku kepentingan (TKPKD Propinsi/Kabupaten/Kota) untuk melihat dan mengajak dialog rumah tangga. Tidak hanya terpaku pada data statistik. Datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk memastikan bahwa data itu, statistik itu, presentase dan angka-angka itu, benar-benar mereka rasakan dalam peningkatan kehidupan sehari-harinya.

Untuk program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, tidak keliru pemerintah melakukan intervensi. Bagi yang menganut pahan kapitalisme atau neoliberalisme memang pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak terlibat. Serahkan saja pada mekanisme pasar dan ekonomi. Namun, Indonesia bukan penganut paham ini. Kalau pemerintah tidak boleh sama sekali ikut berperan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan menganga antara yang kaya dan miskin.

Memastikan strategi ini bisa berjalan, para pemangku kepentingan bisa mengaplikasikan program-program TNP2K, juga pemimpin di daerah sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan ini secara memadai pada APBD mereka.

Kemiskinan Sistemik

Kemiskinan tidak lagi seumur jagung. Kemiskinan telah menjajah dunia sejak peradaban berlangsung. Kemiskinan sudah berdampak sistemik sehingga harus dicari rancang-bangunnya agar mereka boleh keluar dari kondisi sebagai warga yang termajinal. Dalam kehidupan yang beragam kita memang telah diperhadapkan pada filosofi hidup yang diperbandingkan; antara yang kuat dan lemah; antara miskin dan kaya; kecil-besar, sebagai parameter logika. Di Indonesia sendiri perjuangan meminimalisasi rakyat miskin –pengentasan kemiskinan—telah berjalan sejak tahun 60-an, melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.

Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan program reguler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya selama Repelita V-VI pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997.

Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis lebih buruk, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan.

Melihat semakin urgennya permasalahan Kemiskinan di Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Namun, sebegitu matang sejumlah kebijakan pemerintah dalam meminimalisasi kemiskinan penduduk bangsa ini, namun hasilnya belum juga diterima/terlihat manfaat positifnya merata di republik ini.

Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan program pembangunan sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan dilakukan juga oleh koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (microfinance) bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) bekerja-sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Selain itu, beberapa lembaga keuangan milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) maupun milik swasta atas inisiatif sendiri menyelenggarakan pula program keuangan mikro dengan berbagai variasi dan kekhasan masing-masing lembaga keuangan itu. Demikian pula kalangan usaha nasional non-lembaga keuangan, baik milik pemerintah (BUMN) maupun bukan milik swasta telah mengambil inisiatif melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui beragam program, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan ekonomi.

Kini diera pemerintahan SBY yang begitu prorakyat dengan berbagai kebijakannya, bersama Wapres Budiono, lebih dikonkritkan lagi dengan mempertegas komitemen sebagaimana amanat UUD 45; mengundangkan percepatan penanggulangan kemiskinan yang disusul kemudian dengan pembentukan tim yang bertanggungg jawab di dalamnnya; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembentukan tim yang diharapkan bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dan diketuai Wakil Presiden Budiono ini, diharapkan dapat menjadi penyambung kebijakan prorakyat pemerintah sekaligus motivator di lapangan, sehingga benar-benar program yang lahir dari keprihatinan idiologi bisa berlangsung baik.

Minimal hasil penanggulangan kemiskinan lima tahun terakhir bisa lebih tercepatkan dengan berbagai modul yang terkoordinasi di TNP2K. Sebagai gambaran, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan nanti terlihat pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.

Sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.

Kemiskinan memang telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks sehingga mendesak untuk ditanggulangi. Kemiskinan tidak bisa didiamkan. Ia memerlukan penangan yang serius, cepat, tepat, dan terarah. Penanganannya diperlukan langkah konkrit yang sitematik, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu, TNP2K seharusnya diposisikan pada garda depan karena fungsinya begitu stratergis.

Sisi lain, TNP2K yang secara eksplisit dalam kapasistasnya sebagai ingarso sungtulodo, i madia mangunkarso sekaligus tut wuri handayani dalam penanganan kemiskinan di Indonesia harus benar-benar kerja cepat, seimbang dengan lahirnya program-program unggulan yang menyertai keiningan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. TNP2K adalah tools bangsa ini untuk mempercepat terjadinya perubahan dalam sosial kemasyarakatan keluarga miskin.

Wakil Presiden RI, Boediono menjelaskan harapan dan keinginannya mempercepat terentasnya warga tergolong miskin di Indonesia. Wapres Boediono yang sekaligus diberi tanggungjawab sebagai Ketua TNP2K berharap ada perbaikan untuk program-program pemberantasan kemiskinan. Ia juga meminta semua pemangku kepentingan agar jangan terlena saat menangulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Ketika meninjau serta meresmikan Sekretariat TNP2K yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih No.35 Jakarta Pusat, Boediono menantang agar anggota Sekretariat TNP2K bekerja lebih keras lagi agar pencapaian penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat juga baik lagi. Beberapa indikator kemiskinan telah terlihat diantaranya krisis finansial secara global pada akhir 2008. “Meski tetap menunjukkan perbaikan, saya berharap ada perbaikan untuk program-program pemberantasan kemiskinan yang ada lebih nyata,” ujarnya.

Masalah penanggulangan kemiskininan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, jangan sampai kemiskinan meningkat. “Saya sangat mengapresiasi sejumlah Pemerintah Daerah yang sudah melibatkan swasta dalam program penanggulangan kemiskinan,” kata Boediono.

Ada beberapa daerah yang inisiatif melibatkan swasta, sudah bagus. “Nanti buat koordinasi lebih baik. Kalau swasta punya niat untuk inisiatif, maka kita harus fasilitasi, tidak hanya koordinasi,” tambah mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Boediono berharap ada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan tidak terbatas hanya lima tahun saja, tapi berkelanjutan hingga masalah kemiskinan bisa diatasi dan bisa dikurangi.  Wapres juga meminta percepatan penanggulangan kemiskinan melalui  beberapa langkah, seperti, jaringan pengamanan sosial disempurnakan. Kedua, meningkatkan program-program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih kepada kelompok miskin dan dekat dengan miskin.

Sementara Sekretaris Eksekutif, Bambang Widianto dalam pengarannya ketika berlangsung diskusi terbatas bersama TNP2K dan SMERU, mengingatkan keseriusan tim untuk terus memberi masukan kepada pemerintah, terutama menyangkut percepatan pengentasan kemiskinan. Bambang mengatakan, banyak yang berhasil keluar dari kemiskinan namun tidak sedikit juga warga rentan terperosok dan akhirnya masuk lagi.

TNP2K mencatat hanya 1,5 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu setahun. Selama periode Maret 2009 hingga Maret 2010, TNP2K mencatat ada sebanyak 13,2 juta dari total 14,7 juta orang yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan.

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, berharap hasil kajian dari Sekretariat TNP2K dapat dijadikan kebijakan yang tepat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat serta menteri terkait lainnya.

Hasil kajian sekretariat itu diharapkan bisa menjadi rancangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kualitas datanya haru s tinggi dan bersifat mikro dan terarah sehingga bisa dijalankan. “Apabila data yang dikeluarkan sangat bagus, maka Presiden, Wapres dan Menko Kesra serta menteri lainnya bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk tanggulangi kemiskinan,” ujar Kuntoro.

Menurut Kuntoro, masalah kemiskinan biasanya dibahas sangat luas dan bersifat makro seperti membahas target penurunan angka kemiskinan dari 13 persen menjadi 10-8 persen. “Akan tetapi, saat berbicara fokus dan konsentrasi masalahnya, kita seperti kehilangan pijakannya,” tambah Kuntoro.