Wapres Ingatkan Pengelolaan Keuangan
SHS BERHASIL
Wakil Presiden Boediono mengingatkan para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurut Boediono, pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk good government.
Sorotan Wapres terhadap pengelolaan keuangan dinyatakannya dalam peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah yang digelar di Plaza Balaikota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4/2011). Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemerintah Kota Bogor, peringatan HUT Otda juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sejumlah gubernur, dan para wali kota/bupati yang masuk nominasi sebagai kepala daerah dengan kinerja terbaik.
“Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apa pun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat,” ujar Boediono.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengharapkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar laporan keuangan setiap pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga berharap agar BPK bisa memberikan asistensi ataupun saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Boediono juga memberikan selamat kepada para kepala pemerintahan yang berhasil menyabet kriteria sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik se-Indonesia. “Ini adalah suatu pengakuan kinerja Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku sangat senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif. “Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu,” katanya.
Ke depan, Boediono merasa optimistis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di sejumlah daerah, Boediono mengharapkan kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemdagri memberikan penghargaan kepada 23 pemerintah daerah se-Indonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik.
Penetapan peringkat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Nomor 120-276 Tahun 2011. Gamawan menetapkan, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang berprestasi paling tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2009.
Selain itu, Gamawan juga menetapkan 10 besar penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional. Dengan skor 2,7913, Kota Bogor berada di peringkat ke-10 dari 86 kota dengan 107 indikator penilaian.
Penetapan itu dibacakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan dalam kesempatan peringatan HUT Ke-15 Otonomi Daerah tingkat nasional yang diselenggarakan di Plaza Balaikota Bogor, Senin.
Berikut ini adalah 10 peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
1. Kabupaten Jombang 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Sragen 4. Kabupaten Pacitan 5. Kabupaten Boalemo 6. Kabupaten Enrekang 7. Kabupaten Buleleng 8. Kabupaten Luwu Utara 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Kulon Progo
Dalam SK yang sama juga ditetapkan peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional
1. Kota Surakarta 2. Kota Semarang 3. Kota Banjar 4. Kota Yogyakarta 5. Kota Cimahi 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Probolinggo 8. Kota Mojokerto 9. Kota Sukabumi 10. Kota Bogor. (smbr: Kompas.Com)
